Kebijakan Fiskal, Moneter, Ekonomi Internasional, Penawaan, dan Kebijakan Pendapatan/Upah

Kebijakan Pemerintah di Bidang Ekonomi

Permasalahan perekonomian negara sangat beragam diantaranya laju inflasi, pengangguran pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah menyiapkan kebijakan-kebijakan sebagai solusi, antara lain:

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara antara lain dari pajak, penerimaan bukan pajak serta bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Selain itu, pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pengeluaran yang bersifat rutin seperti membayar gaji pegawai, belanja barang serta pengeluaran yang bersifat pembangunan. Dengan demikian, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN.

 

Kebijakan Moneter

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bab 1 Pasal 10 yang dimaksud dengan Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh  Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Beberapa kebijakan fiskal dan moneter yang diambil pemerintah pada saat krisis untuk merespons turunnya nilai rupiah adalah sebagai berikut (Mar’ie M. 2004, hal. 111):

• Kontraksi rupiah secara besar-besaran melalui kebijakan fiskal (APBN) dengan cara menekan pengeluaran dan menunda pembayaran-pembayaran yang tidak mendesak.
• Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, sehingga suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) mencapai 70% dengan maksud membatasi ekspansi kredit perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI pada Bank Indonesia.
• Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan menjual dollar pada saat diperlukan jika rupiah menunjukkan tanda-tanda yang benar-benar mengkhawatirkan.
• Pembatalan dan penundaan berbagai mega proyek pemerintah guna memperketat pengeluaran melalui APBN serta menguarangi laju impor barang agar cadangan devisa tidak semakin terkuras. Demikian pula pihak swasta dihimbau untuk menunda berbagai proyek yang bernilai besar agar impor dapat dikurangi guna menolong cadangan devisa nasional.

 

Kebijakan Ekonomi Internasional

Dalam hal ini pemerintah dan BI dapat mengintervensi kegiatan perdagangan internasional. Kebijakan-kebijakan  tersebut biasanya juga bisa digunakan untuk mempertahankan keseimbangan pasar valuta asing. Hal ini tercermin dari kebijakan pemerintah untuk mengatur nilai tukar mata uang asing terhadap nilai mata uang di dalam negeri. Hal ini cuma sebagai bentuk intervensi pemerintah, namun mekanisme tetap mengikuti mekanisme pasar.

 

Kebijakan Segi Penawaran

Kebijakan fiskal dan moneter dapat dipandang sebagai kebijakan yang memengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian kebijakan fiskal dan moneter merupakan kebijakan dari segi permintaan. Di samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian juga dapat dipengaruhi dari segi penawaran.

 

Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Kebijakan segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja (dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga) dan peningkatan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya.

 

Cara ini dilakukan pemerintah dengan memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang canggih, dan pengembangan mutu barang yang diproduksikan.

 

Kebijakan pendapatan oleh pemerintah

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Misalnya melalui ketentuan upah minimum dan harga produk tertentu untuk menaikkan pendapatan ataupun untuk menekan laju inflasi.